Lompat ke isi utama
Berita
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menerima audiensi dari Institut Hijau Indonesia (IHI) di Gedung Bawaslu, Senin (22/7/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja membuka peluang pendidkan politik untuk pemilih pemula. Bagja beranggapan masih banyak pemilih pemula yang belum terpengaruh untuk peduli akan politik.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima kunjungan jajaran pengurus Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima kunjungan jajaran pengurus Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) dalam rangka silaturahmi serta penjajakan kolaborasi strategis pengawasan pemilu di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7/2025).
Anggota Bawaslu Puadi dalam forum Jaringan Demokrasi Indonesia pada Rabu (16/7/2025) di Bawaslu DKI Jakarta/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini dikeluarkan, dapat memengaruhi arah desain demokrasi elektoral Indonesia.
Bawaslu hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama stakeholder terkait di Jakarta, Senin, (14/7/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – DPR Komisi II memberi apresiasi kepada Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memastikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) terlaksana sesuai dengan perundangan ya
Anggota Bawaslu Totok Hariyono saat memberikan arahan dalam kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 serta Penyusunan Kerangka Implementasi Perencanaan dan Program Pengawasan Non-Tahapan, Jumat (11/7/2025) malam di Padang, Sumatra Barat.
humas
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono, menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dalam penggunaan anggaran pengawasan non-tahapan Pemilu.