Lompat ke isi utama
Berita
Pengambilan sumpah perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui daring dan luring di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (1/7/2025)/Foto: Publikasi Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady melantik 4.360 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui daring dan luring. Ichsan berpesan untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan negara dan lembaga (Bawaslu) kepada PPPK terlantik.
Anastasia Prativi Tyas Ratri akrab disapa Tata saat dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu tahun 2024/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Mengabdi selama 16 tahun bukanlah waktu yang singkat. Di dunia swasta, pengalaman selama itu mungkin telah mengantarkan seseorang pada jabatan tinggi.
Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ichsan Faudy menghadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah tingkat kenegaraan yang diselenggarakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (26/6/2025) malam.
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ichsan Faudy menghadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah tingkat kenegaraan yang diselenggarakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (26/6/2025) malam.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat memberi arahan dalam Koordinasi Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga dalam Rangka Penguatan Training of Trainer Pendidikan Pengawas Partisipatif secara hybrid di Jakarta, Kamis (19/06/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan Pendidikan Pengawas Partisipatif direnanakan dimulai 7 Juli 2025 di 13 daerah. Maka dari itu, dia meminta fasilitator pendidikan harus mempunyai kompetensi yang mumpuni.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam diskusi secara dari yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia secara daring, Rabu (18/6/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebaiknya tidak dilakukan di tahun yang sama.