Lompat ke isi utama
Berita
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima kunjungan jajaran pengurus Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima kunjungan jajaran pengurus Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) dalam rangka silaturahmi serta penjajakan kolaborasi strategis pengawasan pemilu di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7/2025).
Anggota Bawaslu Puadi dalam forum Jaringan Demokrasi Indonesia pada Rabu (16/7/2025) di Bawaslu DKI Jakarta/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini dikeluarkan, dapat memengaruhi arah desain demokrasi elektoral Indonesia.
Bawaslu hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama stakeholder terkait di Jakarta, Senin, (14/7/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – DPR Komisi II memberi apresiasi kepada Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memastikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) terlaksana sesuai dengan perundangan ya
Anggota Bawaslu Totok Hariyono saat memberikan arahan dalam kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 serta Penyusunan Kerangka Implementasi Perencanaan dan Program Pengawasan Non-Tahapan, Jumat (11/7/2025) malam di Padang, Sumatra Barat.
humas
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono, menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dalam penggunaan anggaran pengawasan non-tahapan Pemilu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Penandatangan Nota Kesepahaman Bawaslu dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang, Jumat (11/7/2025).
humas
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan Nota Kesepahaman dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dilakukan untuk mendorong atau mendukung sumber daya manusia (SDM) khususnya pada pengawasan pemilu.