Lompat ke isi utama
Berita
Anggota Bawaslu Puadi saat menyampaikan arahannya dalam Diskusi Keadilan Demokrasi yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat via daring, Senin, (23/2/2026).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menilai revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang masuk dalam progam legislasi nasional (Prolegnas) merupakan kesempatan emas untuk benahi sistem penegakan hukum pemilu. Saat ini, sambungnya, terdapat beberapa hal yang harus dibenahi.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat Kick Off Ngabuburit Pengawasan 'Penguatan Spirit Kelembagaan Bawaslu tahun 2026 di Gedung Bawaslu, Jakarta (23/2/2026).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Ramadan menjadi momentum penting bagi jajaran Bawaslu untuk mengingat kembali sumpah jabatan, sekaligus memperkuat spirit kelembagaan.
Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait saat memberi arahan usai pelantikan di kantor Bawaslu, Jumat, (13/2/2026).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekertaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait melantik 18 pejabat fungsional dan administasi struktural Bawaslu. Ia berharap, pejabat yang terlantik bisa segera adaptasi dan membawa perubahan yang lebih baik bagi lembaga. 
Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, La Bayoni saat memberikan arahan dalam apel yang dilaksanakan pada Jumat (13/2/2026).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, La Bayoni, menekankan pentingnya kedisiplinan jajaran pegawai dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Bulanan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menjadi narasumber di diskusi Quo Vadis Revisi UU Pemilu: Refleksi Pelaksanaan Pemilu 2024” di Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (12/2/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan arah penguatan kelembagaan pengawas pemilu sebagai bagian dari agenda pembaruan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.