Lompat ke isi utama
Berita
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat pemaparan dalam Diskusi Media yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Rabu (20/8/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan beberapa rekomendasi terkait penguatan Undang-Undang Pemilu. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam Seri Diskusi Media yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Anggota Bawaslu Puadi saat menjadi Pembina Peringatan Hut ke-80 RI di Kantor Bawaslu, Minggu (17/8/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Puadi mengatakan Bawaslu tidak sekadar pengawas pemilu, tetapi juga benteng keadilan elektoral sekaligus penjaga kedaulatan rakyat.
nggota Bawaslu Totok Hariyono saat membuka Kegiatan Rapat Analisis Hukum Pola Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Jumat (15/08/2025).
humas
Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Pengawas Pemilu bukan hanya pekerja pemilu tapi adalah pekerja demokrasi, sehingga di masa non-tahapan Bawaslu harus hadir di tengah seluruh elemen masyarakat. 
Anggota Bawaslu Puadi saat membuka kegiatan Forum Literasi Keterbukaan Informasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan pada, Jumat (15/8/2025).
humas
Bangli, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyebutkan keterbukaan informasi publik bagi Bawaslu merupakan hak publik dan sebuah bentuk pengawasan partisipatif di masyarakat.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menutup kegiatan Penyusunan Belanja Operasional Pegawai 001, Belanja Operasional Barang 002 Tahun anggaran 2026 dan Perhitungan Usulan Relaksasi Tahap II Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Jumat, (15/8/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota menyusun anggaran belanja operasional harus dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel.